
Selat Hormuz adalah salah satu rute laut terpenting di dunia, yang dilalui sekitar 20% pasokan global minyak, gas alam cair (LNG), dan berbagai barang industri, termasuk elektronik dan ternak. Di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi di wilayah tersebut, muncul ancaman baru: mata uang kripto digunakan sebagai alat untuk skema penipuan yang menargetkan pemilik kapal dan kapten.
Situasi di sekitar Selat Hormuz menunjukkan tingkat evolusi penipuan yang baru, karena mata uang kripto menjadi alat manipulasi global dalam logistik maritim dunia. Menurut data operasional para ahli keamanan siber global, lebih dari 60% skema penipuan baru pada tahun 2025 melibatkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Pada saat yang sama, The Washington Post memberitahukan kepada masyarakat global: “Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa ia menangguhkan operasi militer baru untuk membersihkan jalur transit melalui Selat Hormuz bagi kapal-kapal komersial. Hal ini menghentikan misi yang baru saja dimulai, sementara lebih dari 1.500 kapal dagang masih menunggu kesempatan untuk melewati jalur air yang sangat penting yang diblokir oleh Iran.”
Secara umum, pada tahun 2025–2026, perusahaan pelayaran internasional mulai menerima pesan aneh yang menawarkan pembayaran untuk “jalur lintasan terjamin” melalui selat tersebut. Meskipun demikian, otoritas resmi Iran tidak memungut bea apa pun dalam bentuk kripto untuk melintasi selat, karena navigasi diatur oleh hukum laut internasional.
Sebagian besar pesan spam berbunyi: “Setelah dokumen diserahkan dan penilaian kesesuaian Anda dengan persyaratan oleh layanan keamanan Iran, kami dapat menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan dalam mata uang kripto (BTC atau USDT). Hanya setelah itu kapal Anda dapat melintasi selat tanpa hambatan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.”
Perlu dicatat bahwa persyaratan semacam itu tidak diatur dalam hukum laut internasional, tidak diakui oleh negara mana pun, dan diklasifikasikan sebagai penipuan keuangan. Di sebagian besar negara, tindakan semacam ini dikenakan sanksi pidana yang berat.
Bagaimana skema ini bekerja
Penipu menyamar sebagai salah satu “layanan keamanan” atau perantara. Pemilik kapal atau kapten menerima surat atau pesan di aplikasi pesan instan, di mana mereka diminta menyerahkan dokumen untuk diperiksa dan dikenakan “pungutan” dalam BTC/USDT. Penipu segera menghilang begitu mata uang kripto masuk ke rekening mereka.
Penipuan dalam logistik maritim memiliki jangkauan geografis yang luas. Skema serupa tercatat di UEA (pusat logistik), Singapura (rute laut), dan sebagian besar yurisdiksi lepas pantai. Para ahli mencatat: ini adalah skema klasik yang teruji dengan memanfaatkan rekayasa sosial, yang diadaptasi untuk logistik maritim.
Jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pemilik kapal dan kapten sangat jelas:
Selalu verifikasi sumber informasi. Semua pembayaran dilakukan melalui saluran keuangan resmi, dan otoritas berwenang tidak meminta pembayaran dalam mata uang kripto.
Abaikan semua permintaan terkait BTC/USDT. Setiap permintaan untuk membayar bea resmi dalam mata uang kripto adalah penipuan.
Laporkan insiden tersebut ke Organisasi Maritim Internasional, kepolisian internasional, dan lembaga penegak hukum nasional.
Penipu memanfaatkan platform kripto dan mata uang kripto karena anonimitas transaksi, kecepatan transfer internasional, kesulitan melacak pembayaran, dan ketidakmungkinan pengembalian dana.
Saat ini, upaya komprehensif untuk memerangi penipuan kripto dilakukan di beberapa tingkatan: pemberitahuan kepada perusahaan pelayaran, pelacakan dompet kripto, kerja sama internasional antara lembaga penegak hukum, pemantauan skema yang sudah ada, dan pemodelan ancaman baru. Struktur seperti regulator keuangan internasional dan FBI terlibat dalam proses ini.